Ingin Lolos Seleksi PPS.. Ini Soal dan Kunci Jawabannya…

KABAROKUTIMUR.COM – Berikut contoh kisi-kisi tes tertulis untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 lengkap beserta jawabannya yang dirangkum kabarokutimur.com dari berbagai sumber.

Kisi-kisi ini bisa menjadi pembelajaran agar lolos seleksi.

1. Daftar pemilih sementara Pemilu diumumkan oleh…
2. KPPS
3. PPS
4. PPK
5. KPU kabupaten/kota
6. Bawaslu kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

2. PPS wajib mengumumkan Salinan pleno hasil perhitungan suara selama…
3. 5 hari
4. 6 hari
5. 7 hari
6. 14 hari
7. 20 hari

Kunci Jawaban: C

3. Berikut adalah pihak-pihak yang di undang dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, kecuali…
4. Ketua dan anggota PPS
5. Sekretariat PPS
6. Saksi peserta Pemilu di tingkat kecamatan
7. Pasangan calon
8. Panwaslu kecamatan

Kunci Jawaban: D

4. Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai denagn…
5. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandate dari pihak parpol
6. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara
7. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara
8. Mengambil sampul yang berisi berita acara
9. Membuka kotak suara yang tersegel

Kunci Jawaban: E

5. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam…
6. C hasil sirekap
7. Daftar hadir Panwascam
8. Berita acara PPK
9. Berita acara dan sertifikat C hasil rekapitulasi
10. Format tulisan dalam model KPU

Kunci Jawaban: D

6. Berita Acara (BA) dan sertifikat D hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh…
7. Ketua KPU, ketua Panwascam dan saksi peserta Pemilu yang hadir
8. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta Pemilu yang hadir
9. Keseluruhan saksi peserta Pemilu yang hadir
10. Seluruh anggota PPK, dan panwascam serta saksi peserta Pemilu yang hadir
11. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta Pemilu yang hadir

Kunci Jawaban: B

7. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu…
8. 1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
9. 2 hari setelah pemungutan suara
10. 3 hari setelah pemungutan suara
11. 4 hari sebelum pemungutan suara
12. 5 hari sebelum pemungutan suara

Kunci Jawaban: A

8. Berikut ini adlaah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK, kecuali…
9. Surat suara calon pemimpin kepala daerah
10. Sertifkat rekapitulasi hasil perhitungan suara
11. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara
12. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel
13. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara

Kunci Jawaban: E

9. Peneyrahan Berita Acara dan Sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPK ke PPK diawasi oleh…
10. PPKD
11. Anggota PPS
12. Anggota PPK
13. Panwaslu kecamatan

14. Bawaslu kabupaten

Kunci Jawaban: D

10. Berdasarkan UU tentang Pmeilihan Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK, KPU kab/kota harus dilaksankaan dan selesai pada…
11. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi
12. 3 setelah pelaksanaan rekapitulasi
13. 2 setelah pelaksanaan rekapitulasi
14. 1 setelah pelaksanaan rekapitulasi
15. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi

Kunci Jawaban: E

11. Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK merupakan bagian dari…
12. Kewajiban panitia pengawas Pemilu kecamatan
13. Wewenang panitia pengawas Pemilu kecamatan
14. Tugas panitia pengawas Pemilu kecamatan
15. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: C

12. Untuk membantu menentukan status laporan sebagai pelanggaran atau bukan administrasi, pengawas Pemilu memutuskan berdasarkan hasil…
13. Konsultasi
14. Kajian
15. Pleno
16. Klarifikasi

Kunci Jawaban: B

13. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kejaksaan Agung RI membentuk…
14. GAKU
15. GAKK

C.Pegak

1. SIAKE

Kunci Jawaban: B

14. Warga kabupaten Tegal yang pindah memilih ke kota Semarang dapat menggunakan haknya untuk memilih…
15. Calon Presiden dan Wakil Presiden
16. Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD
17. Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
18. Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi Riau

Kunci Jawaban: B

15. Warga negara yang tidak memiliki hak memilih adalah, kecuali…
16. Anggota TNI
17. Anggota Polri
18. Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan
19. Purnawirawan TNI/Polri

Kunci Jawaban: D

16. Dalam hal apa pemilihan putara kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan…
17. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30 persen dari jumlah suara sah
18. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30 persen dari jumlah suara
19. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30 persen dari jumlah suara sah
20. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 60 persen dari jumlah suara
21. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50 persen dari jumlah suara sah

Kunci Jawaban: D

17. Berikut ini yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu…
18. Pejabat Negara
19. Pejabat structural dalam pejabat negeri
20. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri
21. Kepada desa
22. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

18. Pad apmeilihan kepada daerah jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak…
19. 300 orang
20. 500 orang
21. 600 orang
22. 700 orang
23. 800 orang

Kunci Jawaban: E

19. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh…
20. KPPS
21. PPS
22. KPU

23. KPU kab/kota

24. Bawaslu kab/kota

Kunci Jawaban: D

20. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali…
21. Dalam hal calon wakil kepada daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
22. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur
23. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menajdi kepala daerah
24. Calon kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya
25. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menetri Dalam Negeri

Kunci Jawaban: E

21. Yang disebut dengan pembangunan Nasional yaitu…
22. Pembangunan untuk lebih maju
23. Pembangunan suatu negara
24. Pembangunan menyeluruh
25. Pembangunan yang berbudaya
26. Pembangunan sesuai kemampuan

Kunci jawaban: D

22. Dalam penyelenggaraan Pemilu oenyelenggara Pemilu berpedoman pada asas…
23. Mandiri
24. Jujur
25. Adil
26. Akuntabilitas
27. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

23. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya…
24. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalans aya
25. Mengambil waktu untuk menenangkan diri
26. Bersediah hati
27. Melakukan instrospeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut
28. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang

Kunci jawaban: D

24. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode…
25. Akomodasi
26. Kompromi
27. Kolaborasi
28. Kompetisi
29. Remisi

Kunci Jawaban: B

25. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh…
26. KPPS
27. PPS
28. PPK
29. KPU kabupaten/kota
30. KPU provinsi

Kunci Jawaban: B

26. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PS merupakan tugas dari…
27. KPPS

B.PPK

1. KPU kabupaten/kota
2. Panwaslu kecamatan
3. Semua jawaban salah

Kunci jawaban: A

27. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adaah opini…
28. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain
29. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA
30. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris
31. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi
32. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelmpok

Kunci Jawaban: B

28. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksankaan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu…
29. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisensi, dan efektivitas
30. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
31. Keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas
32. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum
33. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur

Kunci jawaban: A

29. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah…
30. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
31. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
32. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu
33. Menghasilkan pemerintah yang memiliki tegitimasi rakyat
34. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

30. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?
31. KPU berkedudukan di Jakarta
32. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
33. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta
34. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
35. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

31. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepada Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun…

32. 2004
33. 2009
34. 2014
35. 2015
36. 2019

Kunci Jawaban: D

32. Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?
33. 1
34. 2
35. 3
36. 4
37. 5

Kunci Jawaban: A

33. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke…
34. 4
35. 5
36. 6
37. 7
38. 9

Kunci Jawaban: B

34. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kab/lota, PPS dan PPK?
35. 9-7-5-5-3
36. 11-7-5-5-3
37. 7/5-5/7-5-5-5
38. 9-5/3-5-5-3
39. 7-5/7-3/5-5-3

Kunci Jawaban: E

35. Untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?
36. Panitia Pemungutan Kecamatan
37. Petugas Pemilihan Kecamatan
38. Petugas Pemungutan Kecamatan
39. Panitia Pemilihan Kecamatan
40. Panitia Pemilu Kecamatan

Kunci Jawaban: D

36. PPK berkedudukan dimana?
37. Kantor kecamatan
38. Kantor Polsek kecamatan
39. Pendopo kecamatan
40. Ibu kota kecamatan
41. Ibu kota desa/kelurahan

Kunci Jawaban: D

37. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu adalah…
38. Bawaslu bersifat tetap, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwasliu bersifat Adhoc
39. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu bersifat Adhoc
40. Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat Adhoc
41. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan panwaslu tetap Panwaslih,Desa/Kelurahan bersifat Adhoc

Kunci Jawaban: D

38. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepada Daerah serentak akan dilaksanakan pada…
39. 22 September 2024
40. 27 September 2024
41. 22 November 2024
42. 27 November 2024
43. 22 Desember 2024

Kunci Jawaban: D

39. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal…
40. Pasal 199
41. Pasal 200
42. pasal 201
43. Pasal 202
44. Pasal 2023

Kunci Jawaban: C

40. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah…
41. 35 provinsi 415 kabupaten dan 95 kota
42. 37 provinsi 414 kabupaten dan 94 kota
43. 37 provinsi 416 kabupaten dan 92 kota
44. 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota
45. 38 provinsi 415 kabupaten dan 92 kota

Kunci Jawaban: D

41. Peraturan apa yang digunakan untuk mengartur penundaan Pemilu Kepala Daerah?
42. UU No. 22 Tahun 2007
43. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
44. PP 6 Tahun 2005
45. UU No. 21 Tahun 2007
46. UU No. 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B

42. Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap?
43. KPS
44. PPK
45. PPS

46. KPU Provinsi

47. KPU Kabupaten

Kunci Jawaban: D

43. Peraturan KPU yang mengatur tentang ajdwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada2024 adalah…
44. PKPU Nomor 1 tahun 2024
45. PKPU Nomor 2 tahun 2024
46. PKPU Nomor 3 tahun 2024
47. PKPU Nomor 4 tahun 2024
48. PKPU Nomor 5 tahun 2024

Kunci Jawaban: B

44. Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah?
45. Proporsional
46. Proporsional Terbuka
47. Distrik Berwakil Banyak
48. Suara Terbanyak
49. First past the post

Kunci Jawaban: C

45. Dibawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu…
46. Perencanaan program dan anggaran
47. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
48. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
49. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
50. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kunci Jawaban: E

46. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah…
47. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih
48. Membantu KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan
49. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
50. Mnerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
51. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: D

47. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang Panitia Pemungutan Suara (PPS), sesuai Undang-Undang Pilkada yaitu…
48. PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/kelurahan
49. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara
50. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya
51. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang
52. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK

Kunci Jawaban: E

48. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah dilakukan perubahan sebanyak…
49. 1 kali
50. 2 kali
51. 3 kali
52. 4 kali
53. 5 kali

Kunci Jawaban: C

49. Anda sering tinggal dalam lingkungan yang…
50. Sepi
51. Tertutup
52. Rumahnya berdekatan
53. Suasana penuh kekeluargaan
54. Suasana individual

Kunci jawaban: D

50. Bagi saya bekerja adalah…
51. Beribadah
52. Tugas
53. Mencari uang untuk nafkah
54. Kebutuhan
55. Kewajiban

Kunci Jawaban: C

51. Pernyataan mengenai peserta Pemilu legislative berikut ini adalah benar, kecuali…
52. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah pertain politik
53. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen
54. Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu
55. Peserta pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan
56. Jawaban A dan C benar

Kunci Jawaban: B

52. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah…
53. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
54. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
55. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
56. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
57. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: D

53. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah…
54. 10 orang
55. 11 orang
56. 12 orang
57. 13 orang
58. 15 orang

Kunci Jawaban: B

54. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah…
55. SLTA atau yang sederajat
56. S1
57. S2
58. Semua benar

Kunci Jawaban: A

55. Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan akan pedoman tahapan Pemilu dilaksankaan setelah berkonsultasi dengan…
56. DPR
57. Pemerintah
58. DKPP
59. Bawaslu
60. Jawaban A dan B Benar

Kunci Jawaban: E

56. Dalam melaksanakan tugasnya KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bertanggung jawab kepada…
57. Rapat pleno
58. Rapat paripurna DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
59. Presiden
60. Menteri dalam Negeri
61. Stakeholder

Kunci Jawaban: A

57. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilu anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya… pemilih
58. 3000 orang
59. 4000 orang
60. 5000 orang
61. 6000 orang
62. 7000 orang

Kunci Jawaban: C

58. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya. Namun, Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan…
59. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan
60. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan
61. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan
62. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda
63. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi

Kunci Jawaban: C

59. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem…
60. Proporsional terbuka
61. Semi proporsional
62. Proporsional tertutup
63. Distrik
64. Distrik berwakil banyak

Kunci Jawaban: E

60. Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem….
61. Proporsional terbuka
62. Demi proporsional
63. Distrik
64. Distrik berwakil rakyat
65. Campuran

Kunci Jawaban: A

61. Struktur dari komisi pemilihan umum KPU Republik Indonesia yaitu…
62. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS
63. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
64. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPk, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
65. KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

62. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 mengatur tentang…
63. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
64. Pemilu presiden
65. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
66. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu
67. Pembentukan PPK dan PPS

Kunci Jawaban: C

63. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN yaitu…
64. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
65. Tidak menjadi anggota partai politik
66. Berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk PPK, PPS dan PPSLN
67. Berdomisili diwilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN
68. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

64. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit … kursi dan paling banyak … kursi
65. 35 dan 50
66. 35 dan 60
67. 35 dan 70
68. 35 dan 90
69. 35 dan 120

Kunci Jawaban: E

65. Jumlah kursi seiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota… paling sedikit… dan paling banyak … kursi
66. 3 dan 10
67. 3 dan 11
68. 3 dan 12
69. 4 dan 10
70. 4 dan 11

Kunci Jawaban: C

66. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai poltik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat…sebelum hari pemungutan suara.
67. 14 bulan
68. 15 bulan
69. 16 bulan
70. 17 bulan
71. 18 bulan

Kunci Jawaban: A

67. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit… kursi dan paling banyak … kuris
68. 20 dan 55
69. 20 dan 60
70. 20 dan 70
71. 20 dan 90
72. 20 dan 100

Kunci Jawaban: A

68. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu ditingkatan kabupaten/kota dilaksanakan oleh…
69. Bawaslu provinsi
70. Panwaslu kabupaten/kota
71. Bawaslu
72. Panwaslu provinsi
73. Bawaslu kabupaten/kota

Kunci Jawaban: B

69. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah…
70. Drs. Moh. Hatta
71. Muh. Yamin
72. Ir. Soekarno
73. Soepomo
74. DR Radjiman

Kunci Jawaban: C

70. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila…
71. Kethanan yang Maha Esa
72. Kemanusiaan yang adil danberadab
73. Persatuan Indonesia
74. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
75. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban: E