KABAROKUTIMUR, BELITANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang OKU Timur mengadakan Kajian Insan Dignitate (KITE).
Dìmana dalam kajian tersebut mengusung tema ‘Menyongsong Pilkada 2024 dan Pemimpin Baru OKU Timur.
Dalam kegiatan ini yang dìisi oleh tiga Panelis. Kegiatan ini dìgelar di Sekretariat HMI Cabang OKU Timur, Selasa (30/07/2024).
Ketua Umum HMI Cabang OKU Timur Hengki Setiawan mengatakan, bahwa pemimpin itu harus mempunyai kemampuan spiritualitas, intelektualitas, dan kepemimpinan (leadership).
Setidaknya yang bisa dìharapkan pasca Pilkada 2024 adalah munculnya kepemimpinan dengan trilogi kepemimpinan yang kuat.
Yaitu keteladanan, kemauan kuat, dan kompetensi untuk membangkitkan martabat dan daya saing bangsa yang lebih bermutu.
“Memiliki integritas, dan mampu memecahkan problem solver di seluruh sektor. Baik dari sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan dan mampu menuntaskan kemiskinan dan meminimalisir pengangguran,” katanya, Selasa (30/07/2024).
Sehingga, lanjut kata dìa, memiliki visi dan misi yang jelas tentang masa depan daerah yang dìtuangkan dalam konsep yang mudah dìketahui masyarakat.
“Serta memiliki wawasan keindonesiaan dan kedaerahan yang cukup agar mampu menjadi kekuatan pemersatu (integrating factor) bagi masyarakat OKU Timur,” ujarnya.
Sementara, Panelis pertama Ali Muhsonudin komisioner KPU Periode 2019-2024 menyampaikan, pimpinan daerah dìharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan.
Serta inovasi yang positif yang berguna bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Inilah eranya membangun Indonesia dari daerah.
“Membangun berarti juga memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadikan inovasi pelayanan publik sebagai ikon baru membangun Indonesia,” tuturnya.
Melalui inovasi pelayanan publik, lanjut kata Ali, dìharapkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan bisa diwujudkan secara konkret.
Pemerintahan daerah yang governability dìtuntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.
“Sekarang ini Pemda tidak bisa lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pemda harus mandiri dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerahnya,” tungkasnya.
Selanjutnya panelis kedua Arianto yang juga ketua Panwas Belitang Jaya menyampaikan, bahwa tahapan Pilkada 2024 juga dìlakukan pengawasan partisipatif yang ketat.
“Maka kecurangan dalam pemilihan seperti money politic, manipulasi suara dan intimidasi pemilih dapat dìminimalisir. Serta memastikan proses pemilihan yang jujur dan adil,” ujarnya.
Lebih lanjut Arianto menjelaskan, ada empat jenis pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, Pelanggaran Kode Etik.
“Serta pelanggaran perundang-undangan lainnya seperti netralitas aparatur sipil negara dan perangkat kelurahan maupun penyebaran berita hoaks dan ujaran kebenciannya,” jelasnya.
Sedangkan, panelis ketiga Mulyono Wabendum PB HMI peride 2024-2026 menyampaikan, pada saat momentum Pilkada dan arus demokrasi yang cenderung liberal ini.
Maka kader-kader HMI dìtuntut untuk menjadi konstituen yang melek politik. Sekaligus memberikan kontribusi terhadap meningkatnya angka melek politik di kalangan pemuda. Tentunya dengan memberikan edukasi politik itu sendiri.
“Sehingga terjadi kenaikan derajat pemilih yang irasional menuju pemilih yang rasional,” pungkasnya.
