KABAROKUTIMUR, MARTAPURA – Dukungan Pemekaran wilayah dì Kabupaten OKU Timur terus ramai dìsuarakan dari berbagai dari lapisan masyarakat.
Dìmana sebelumnya Tokoh Masyarakat Komering H Leo Budi Rachmadi serta Tokoh Pemuda Belitang Ratno.
Kali ini muncul pendapat dari Organisasi Kepemudaan Islam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah OKU Timur.
Menurut Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten OKU Timur Fahmi, bahwa ide pemekaran Kabupaten OKU Timur tentu memiliki tuntutan urgensi yang realistis.
Dìantaranya dapat dìlihat dari banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah. Serta perlu juga dìpahami bahwa pemekaran tersebut membawa implikasi luas.
“Luas wilayah Kabupaten OKU Timur membuat masyarakat dì pelosok kesulitan menjangkau layanan publik yang berada di pusat pemerintahan,” katanya, Kamis (02/05/2024).
Lanjut kata dia, seperti halnya dari wilayah Cempaka atau Semendawai Timur. Untuk menuju pusat pemerintahan dengan menggunakan sepeda motor butuh waktu tempuh hampir dua jam.
“Kondisi demikian dapat menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah. Dalam mewujudkan pemerataan indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara Kabupaten OKU Timur ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumsel,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut kata Fahmi, melalui pemekaran wilayah, Pemda bisa lebih mendekatkan pelayanan publik. Karena akses penduduk ke pusat-pusat pelayanan menjadi lebih terjangkau.
“Dìsamping itu, kita harus melihat pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM. Dengan adanya pemekaran dìharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah,” bebernya.
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dìharapkan dapat dìoptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat.
“Serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru. Tentunya harapan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkatkan,” tuturnya.
Dìa menambahkan, untuk menentukan kelayakan pemekaran kecamatan dilihat dari aspek persyaratan teknis.
Maka itu dìperlukan sebuah kajian sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
Tentunya dengan menjalin kersama yang melibatkan pihak perguruan tinggi yang kompeten untuk melakukan kajian akademik.
Dengan mempertimbangkan segala potensi ekonomi serta ketimpangan pemerataan pembangunan.
“Kita sebagai masyarakat lapis bawah ingin menyuarakan terus pemekaran ini. Serta mengajak semua pihak ikut mendukung,” terangnya.
Harapannya dapat memberikan dampak positif, kedepan serta mampu meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan.
“Serta peningkatan kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah setempat. Serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya,” pungkasnya.
